Senin 22 April 2024 pukul 09.00 Wib Ketua Drs. Amanudin, S.H., M.Hum.didamping Wakil Ketua Siti Hanifah, S.Ag., M.H., Panitera Sugiarto, S.H., M.H. dan Sekretaris Syamsudl Dluha S.Kom, M.HI. mengikuti zoom meeting Pengusulan Satuan Kerja Zona Integritas Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2024. Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan eformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Nara sumber yang hadir dalam acara tersebut adalah Auditor Madya Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Ferry Taufik Ferdiansyah, S.E., Ak., CA., M.Ak., CFr.A.
“Pembangunan zona integritas di satuan kerja masing-masing harus tetap dilaksanakan dan dilakukan perbaikan secara berkesinambungan” tutur Sekretaris Syamsudl Dluha S.Kom, M.HI dalam wawancara seusai mengikuti zoom meeting. Oleh karena itu, satker agar melakukan hal-hal sebagai berikut :
- Melaksanakan dan mempedomani hal-hal serta petunjuk teknis yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundangan terkait pembangunan zona integritas di atas.
- Kepada Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Mojokerto agar melaksanakan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024 dengan langkah-langkah :
ü Mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Lampiran Data Dukung melalui aplikasi PMPZI Mahkamah Agung.
ü Melaksanakan pekan survei untuk memperolah nilai hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Triwulan I Tahun 2024 sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 mengenai Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Pekan survei dimaksud, dilaksanakan tanggal 22 April s.d. 3 Mei 2024, dan menggunakan aplikasi yang terintegrasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
ü Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Triwulan I Tahun 2024 Pengadilan Agama Mojokerto akan menjadi salah satu pertimbangan kelayakan untuk dapat/tidaknya diusulkan meraih Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
ü Pelaksanaan survei pelayanan dimaksud, harus dilakukan secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) sebagai landasan pengambilan kebijakan perbaikan terus-menerus Pengadilan Agama Mojokerto dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
3.Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melakukan penilaian mandiri pembangunan zona integritas secara berjenjang. Yaitu menilai satuan kerjanya dan satuan kerja di bawahnya dalam hal ini Pengadilan Agama Mojokerto, dan menentukan layak atau tidak untuk diusulkan meraih predikat WBBM sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
