logo

Written by Super User on . Hits: 515

SOP & Pedoman Organisasi dan Administrasi

Pengadilan Agama Mojokerto

Lampiran SOP

  1. SOP.AS.01 pelayanan arientasi dan sosialisasi penyampaian tugas peran dan tanggung jawab
  2. SOP.AS.02 pengembangan Pegawai
  3. SOP.AS.03 IJIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR
  4. SOP.AS.04 PENGGELOLAAN DATA PEGAWAI
  5. SOP.AS.05 SOP PENGGELOLAAN KARTU PEGAWAI DAN KARTU PENSIUN BPJS KARIS, KARSU
  6. SOP.AS.06 PENGGELOLAAN ABSENSI PEGAWAI
  7. SOP.AS.07 PENGGELOLAAN CUTI PEGAWAI
  8. SOP.AS.08 PENGGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT TENAGA TEKNIS DAN NON TEKNIS
  9. SOP.AS.09 KENAIKAN GAJI BERKALAKAN
  10. SOP.AS.10 PENGGELOLAAN IJIN PERKAWINAN
  11. SOP.AS.11 IJIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI
  12. SOP.AS.12 PENGGELOLAAN PENSIUN PEGAWAI
  13. SOP.AS.13 PEMBERIAN NILAI KEPADA PEGAWAI
  14. SOP.AS.14 PENDELEGASIAN WEWENANG
  15. SOP.AS.15 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI
  16. SOP.AS.16 PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PEGAWAI DAN PEJABAT NEGARA
  17. SOP.AS.17 PENGGELOLAAN TATA NASKAH DINAS
  18. SOP.AS.18 PENGARSIPAN NASKAH DINAS
  19. SOP.AS.19 PENATAUSAHAAN ASET
  20. SOP.AS.20 PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
  21. SOP.AS.21 PEMELIHARAAN LINGKUNGAN
  22. SOP.AS.22 PELAKSANAAN KEHUMASAN KEPROTOKOLAN
  23. SOP.AS.23 PENGGELOLAAN PERPUSTAKAAN
  24. SOP.AS.24 PENCAIRAN ANGGARAN
  25. SOP.AS.25 PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN
  26. SOP.AS.26 PENATAUSAHAAN PNBP
  27. SOP.AS.27 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
  28. SOP.AS.28 PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
  29. SOP.AS.29 PENYUSUNAN SAKIP
  30. SOP.AS.30 PELAPORAN E-MONEV DAN LAPORAN TAHUNAN
  31. SOP.AS.31 PENGGELOLAAN TI
  32. SOP.AS.32 IZIN KELUAR KANTOR

Lampiran Pedoman

A.  PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
  1.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
  Lampiran
2.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
  Lampiran
3.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
  Lampiran
4.
Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  Lampiran
5. Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik   Lampiran
6. Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik   Lampiran
7 Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama   Lampiran
 
B.
PEDOMAN PENGELOLAAN  PERSONIL/PEGAWAI
  1.
Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
  Lampiran
2.
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
  Lampiran
3.
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  Lampiran
4.
Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.   Lampiran
5.
Peraturan Pemerintah RI No.14 Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
  Lampiran
6.
Peraturan Pemerintah RI No.3 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
  Lampiran
7.
Peraturan Pemerintah RI No.30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  Lampiran
8.
Peraturan Pemerintah RI No.05 Th.1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
  Lampiran
9.
Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
  Lampiran
10.
Peraturan Pemerintah RI No.24 Th.1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
  Lampiran
11.
Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
  Lampiran
12.
Peraturan Pemerintah RI No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
  Lampiran
13.
Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  Lampiran
14.
Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
  Lampiran
15. Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya   Lampiran
16.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  Lampiran
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim   Lampiran
18 Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional
  Lampiran
 
C.
PEDOMAN PENGELOLAAN  KEUANGAN
  1.
Keputusan Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI No.001/SK/BU-A/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012.
  Lampiran
2.
Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak.   Lampiran
3.
Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.
  Lampiran
4.
Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai.
  Lampiran
5.
Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.
  Lampiran
6.
Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.
  Lampiran
7.
Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
  Lampiran
8.
Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja.
  Lampiran
9.
Peraturan Menteri Keuangan RI No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.
  Lampiran
10.
Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.
  Lampiran
11.
Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.
  Lampiran
12.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.
  Lampiran
13.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
  Lampiran
14.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  Lampiran
15.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.
  Lampiran
16.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  Lampiran
17.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar.
  Lampiran
18.
Peraturan Pemerintah RI No.39 Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
  Lampiran
19. Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.   Lampiran
 
D.
PEDOMAN LAINNYA
  1.
Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
  Lampiran
2.
Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
  Lampiran
3.
Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.
  Lampiran
4.
Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.
  Lampiran
5.
Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  Lampiran
6.
Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.
  Lampiran
7. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035   Lampiran
8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.   Lampiran
9 Buku Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA Plus   Lampiran

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Mojokerto

Jalan Raya Prajurit Kulon No.17, Mojokerto, Jawa Timur 61326

Telephone : 0321-321097

WA (Chat) : 08113337775

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

iconfinder Facebook UI 03 2344286  Instagram  tw  Pngtreewhatsapp social me128  Pngtreeyoutube color icon 3547792a  pngegg

 

Tautan Aplikasi

Pengadilan Agama Mojokerto@2018